RAKOR PENGAWAS PEMILU

Jakarta, Bawaslu Kepulauan Seribu – seluruh pengawas pemilu Bawaslu Kepulauan Seribu mulai dari tingkatan kabupaten/kota hingga kelurahan/desa menghadiri kegiaatn rapat koordiasi pengawas pemilu pada hari sabtu-minggu (22-23 juni 2024) di Jakarta. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan kepemiluan sekaligus ajang konsolidasi seluruh pengawas pemilu Se-provinsi Daerah Khusus Jakarta.

            Munandar Nugraha (Ketua Bawaslu Provinsi Daerah Khusus Jakarta) menegaskan bahwa tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) yang akan mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari senin perlu diawasi secara melekat dan intens. Hal ini dikarenakan erat kaitannya dengan hak warga dalam memilih serta menjamin hak tersebut tambahnya. Beratnya tugas pengawas kelurahan/desa (PKD) dikarenakan KPU akan melantik petugas coklit dengan ketentuan 2 (dua) orang untuk 1 (satu) tempat pemungutan suara (TPS) sedangkan dalam 1 (satu) kelurahan bisa terdapat beberapa TPS tambahnya. Munandar menegaskan bahwa ia telah koordinasi dengan Bawaslu RI dengan mengajukan kemungkinan perekrutan pihak ketiga untuk membantu tahapan coklit mengingat dibutuhkan sumber daya manusia yang mencukupi untuk mengawasi proses tahapan coklit tersebut, tambahnya.

            Rahadi Pramono (Ketua Bawaslu Kepulauan Seribu) sependapat dengan ucapan Munandar terkait perlunya pengawasan secara melekat proses coklit tersebut. Hal ini sesuai amanat undang-undang yang menegaskan bahwa Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilihan termasuk tahapan coklit yang berlangsung pada hari senin. Ia juga berpendapat bahwa ini akan menjadi tugas yang sangat amat berat bagi jajaran kesekretariatan Bawaslu Kepulauan Seribu mengingat geografis kepulauan seribu itu sendiri.

            Ahmad Fiqri (Anggota Bawaslu Kepulauan Seribu) turut sependapat dengan ucapan Rahadi terkait beratnya geografis kepulauan seribu. Ia menilai akan menjadi tantangan berat namun harus tetap harus dilakukan agar kita semua dapat bekerja dengan profesional. Terkait minimnya sdm yang ada, ia menyakini bahwa jajaran sekretariat Bawaslu Kepulauan Seribu siap membantu dan terjun langsung ikut mengawasi tahapan coklit bersama panwaslu kecamatan (panwascam) dan pengawas kelurahan/desa (PKD) pungkasnya.