Evaluasi, Bawaslu Dorong Kerlibatan Masyarakat Awasi Pemilu

Ditulis oleh @beritapulauseribu.id

Jakarta, Bawaslu Kepulauan Seribu – Kepala Devisi Sosialisasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga (Humas dan Hubla) Bawaslu DKI Jakarta Siti Khofifah mengatakan, Bawaslu mendorong masyarakat lebih ikut terlibat dalam proses pengawasan terhadap partisipatif seluruh penyelenggara Pemilu. Karena kedepannya Bawaslu akan lebih mengutamakan mekanisme pencegahan.

“Mekanisme pencegahan harus melibatkan masyarakat, dari partisipasi masyarakat akan menjadi output kami untuk melakukan penilaian,” kata Khofifah pada acara Evaluasi Pelaksanaan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kepulauan Seribu di Jambuluwuk Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dapat menjadi bagian evaluasi apakah yang selama ini diusahakan sudah sesuai dengan perencanaan program pengawasan pemilu oleh Bawaslu. “Sebagai ujung tombak pengawasan, partisipasi masyarakat sangat penting, mengingat dalam konteks SDM Bawaslu sangat terbatas,” jelasnya. 

Terkait pengawasan Pemilu di Kepulauan Seribu, Khofifah menyebutkan, tidak adanya laporan pelanggaran dan hanya ada satu temuan di Sentra Gakkumdu Kepulauan Seribu, Itu bermakna upaya-upaya pencegahan memang sudah cukup maksimal. “Sudah terkonfirmasi dari forum evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kepulauan Seribu bahwa keterlibatan masyarakat dan penyelenggara pemilu sudah efektif dalam melakukan mekanisme pencegahan,” tuturnya.

Fedrik Adhar, SH Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kepulauan Seribu dari unsur Kejaksaan, Fedrik Adhar, SH mengatakan tidak ada kasus dalam pengawasan penyelenggaraan saat Pemilu Pileg dan Pilpers 2019 di wilayah Kepulauan Seribu hal itu dapat diartikan positif, karena temuan-temuan tidak selalu menjadi perkara pidana Pemilu. “Hal itu dimukinkan karena kepatuhan hukum yang sudah baik sehingga di Kepulauan Seribu zero pelanggaran,” ujarnya.

Namun begitu, Fedrik menekankan, ketiadaan kasus pelanggaran tidak menghentikan Sentra Gakkumdu untuk tetap mengevaluasi setiap langkah. Pengawas Pemilu tidak selalu harus mengejar adanya tindak pidana atau pelanggaran. “Pencegahan lebih baik dan bagaimana caranya Pemilu dapat berlangsung damai, jurdil, demokrasi, dan dibantu semua pihak,” tegas Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Utara ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *