FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BAWASLU KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU

Jakarta, Bawaslu Kepulauan Seribu – Kamis (8/2/2024) Bawaslu Kepulauan Seribu mengadakan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan di Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri Panwaslu Kecamatan, PKD, media serta mahasiswa/mahasiswi kepulauan seribu. Burhanuddin (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta) diberi amanat untuk membuka acara tersebut. Beliau juga mengingatkan rekan-rekan jajaran Bawaslu Kepulauan Seribu harus semakin siap menjelang hari pencoblosan. Tidak hanya siap secara pengetahuan, namun juga mental dan fisik dikarenakan proses pemungutan dan penghitungan suara akan berjalan dengan cepat dan berdampingan.

Dalam acara tersebut, Bawaslu Kepulauan Seribu mengundang La Radi Eno (Dosen FH Universitas Bung Karno) sebagai salah satu narasumber. Dalam penjelasannya, beliau menitikberatkan bahwa hukum menjadi pedoman dalam kepemiluan. Hal ini karena hukum yang berdasarkan undang-undang dapat menjadi rel yang harus diikuti oleh para peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu. Radi juga menjelaskan jika dalam undang-undang terdapat hierarki yang artinya aturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Radi juga menyoroti hal-hal yang perlu dilakukan Bawaslu di masa yang akan datang, antara lain : jangka pendeknya menguatkan pencegahan selama proses tahapan oleh jajaran pengawas pemilu. Untuk jangka menengahnya, Bawaslu dapat meningkatkan pendidikan pengawasan partisipatif  kepada generasi muda. Dan untuk jangka panjangnya, Radi mengusulkan dibentuknya organisasi/perkumpulan pengawasan partisipatif secara mandiri oleh masyarakat. Beliau juga menambahkan dengan dikuatkannya pengetahuan hukum dan ikut sertanya masyarakat dalam mengawasi proses pemilu itu dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu. 

Dalam penguatan kelembagaan, Arif Adi Kuswardono (Direktur program dan berita LPP TVRI) salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah divisi humas sebagai pencitraan suatu lembaga. Menurut Arif, kehumasan masa kini lebih aktif dan menjadi ujung tombak komunikasi untuk mewujudkan visi misi lembaga secara efektif dan optimal. Dalam lingkup lembaga negara, humas berpedoman pada UU dan regulasi internal itu sendiri. Hal ini dikarenakan belum memilikinya standar kerja serta divisi humas itu sendiri masih dapat tumbuh/berkembang. Menurut Arif, divisi humas menjadi salah satu concern di internal Bawaslu. Hal ini dikarenakan berkembangnya media dan itu mengharuskan tiap lembaga tidak hanya Bawaslu untuk mengikuti trend yang ada.